4. Catatan Dari Penjara - Seri 4 : Hakekat Demokrasi

(Ustadz Abu Bakar Ba’asyir -fakkallohu asroh-)

بسم الله الرحمن الرحيم

• PENDAHULUAN:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata; “Para fuqoha’ (ahli fiqih) berkata ; "nama itu ada tiga macam" :

Pertama, nama yang bisa diketahui hakekatnya melalui syariat, seperti sholat dan dzakat.

Kedua, nama yang bisa diketahui hakekatnya melalui bahasa, seperti; matahari dan bulan.

Ketiga, adalah nama yang bisa diketahui hakekatnya melalui kebiasaan, seperti ; kata ‘segenggam’ dan kata ‘baik’.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala  yang artinya:

‘Dan pergaulilah istri-istrimu dengan ma’ruf. [1] (Majmu’ Fatawa XIII / 82).

Dan perkataan ini beliau ulang-ulang dalam beberapa tempat diantaranya pada Majmu’ Fatawa VII / 286 dan jilid IX / 235.

Karena kata Demokrasi ini adalah kata yang tidak dijelaskan dalam Syariat dan juga kata yang tidak dikenal dalam bahasa Arab, maka untuk mengetahui arti dan hakekatnya harus dikembalikan kepada pemilik bahasa dan para pencetusnya.

Dalam hal ini Ibnul Qoyyim Al Jauziyyah  mengatakan dalam Ahkamul Mufti :

“Seorang Mufti tidak diperbolehkan berfatwa dalam masalah pengakuan, sumpah, wasiat dan yang lainnya yang berkaitan dengan kata-kata yang biasa ia gunakan untuk memahami kata-kata tersebut tanpa mengetahui kebiasaan orang yang mengucapkannya, sehingga kata-kata tersebut dipahami sebagaimana apa yang biasa mereka gunakan meskipun bertentangan dengan hakekat asalnya. Kalau ia tidak melakukannya, maka ia akan sesat dan menyesatkan”. (A’lamul Muwaqqi’in IV / 228).

Ini semua berkaitan dengan wajibnya kembali kepada orang-orang yang membuat istilah Demokrasi untuk mengetahui artinya supaya tidak ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud Demokrasi adalah Syuro, atau yang dimaksud adalah aktivitas politik, atau nama-nama yang lain yang akan mengacaukan hakekatnya dan kemudian mengacaukan hukumnya.

• HAKEKAT DEMOKRASI :

Karena demokrasi adalah istilah politik Barat, maka berdasarkan Pendahuluan di atas harus dikembalikan kepada pemilik istilah tersebut untuk mengetahui artinya yang akan menentukan hukumnya. 

Arti Demokrasi menurut para penganutnya adalah : “Kedaulatan di tangan rakyat. Dan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan tanpa batas serta tidak dikendalikan oleh kekuasaan apapun selainnya.

Kekuasaan ini berupa hak untuk penguasa-penguasa mereka dan hak dalam membuat perundang-undangan semau mereka. Dalam hal ini kadang rakyat mewakilkannya kepada orang-orang yang mereka pilih sebagai wakil mereka di parlemen dan para wakil tersebut mewakili mereka dalam menjalankan kekuasaan.

Disebutkan dalam Mausu’atus siyasah: semua negara Demokrasi berdiri di atas satu dasar pemikiran yaitu, bahwa kekuasaan kembali kepada rakyat dan rakyatlah yang berdaulat. Artinya, pada intinya Demokrasi itu prinsipnya adalah kedaulatan ditangan rakyat”. (Mausu’atus Siyasah tulisan DR. Abdul Wahab Al-Kiyali II / 756).

Beliau berkata tentang Demokrasi perwakilan : ‘Yaitu bahwa rakyat sebagai pemegang kekuasaan tidak melakukan sendiri dalam melaksanakan kekuasaan perundang-undangan, akan tetapi menyerahkannya kepada wakil-wakil mereka yang mereka pilih selama masa tertentu. Mereka mewakili rakyat dalam melaksanakan kekuasaan dengan mengatas namakan rakyat. 

Maka parlemen dalam Demokrasi perwakilan adalah yang memerankan kekuasaan rakyat dan dialah yang mengungkapkan kemauan rakyat melalui perundang-undangan yang mereka keluarkan. Dan sistem semacam ini secara sejarah dari Inggris dan Perancis kemudian berpindah ke negara-negara lain”. (Mausu’atus Siyasah tulisan DR. Abdul Wahab Al-Kiyali II / 757).

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa Demokrasi itu intinya adalah : kedaulatan rakyat. Dan bahwa kedaulatan itu inti dasarnya adalah hak mutlak dalam membuat perundang-undangan yang tidak tunduk kepada kekuasaan apapun selain padanya.

Dan berikut ini beberapa pengertian Kedaulatan :

Abdul Hamid Mutawali, dosen perundang-undangan berkata ; “Demokrasi adalah perundang-undangan yang dibangun diatas prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan Kedaulatan sesuai dengan pengertiannya adalah; kekuasaan tertinggi yang tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari padanya”.(Andzimatul Hukmi Fid Dualin Namiyah oleh Dr Mutawali cet. 1985 hal. 625).

Yosef Frankl, seorang politikus Barat berkata, “Yang dimaksud dengan Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak mengenal kekuasaan yang lebih tinggi dari padanya atau yang berada di belakangnya yang layak untuk mengevaluasi ketetapan-ketetapannya. Dan inilah arti dasar yang tidak pernah mengalami perubahan selama ini”.

Sedangkan definisi Kedaulatan menurut John Bodn, pada tahun 1576 M yang intinya ; “Bahwa Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang berada diatas penduduk dan rakyat yang tidak dibatasi oleh Undang-Undang. Definisi kedaulatan ini tetap benar meskipun arti Kedaulatan yang dimaksudkan oleh Bodn adalah pemimpin pada zamannya selanjutnya telah berpindah kepada rakyat”. (Al-Alaqot Ad-Dauliyah, tulisan Yosef Frankin terbitan Tihamah 1984 M / 25).

• SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI MODERN

Demokasi bermula dari revolusi Perancis tahun 1789 M meskipun sistem perwakilan parlemen ini telah bermula di Inggris satu abad persis sebelum itu. Dan secara pemikiran sesungguhnya prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan dasar pemikiran Demokrasi telah tersebar sebelum terjadinya revolusi Perancis selama beberapa puluh tahun, yaitu dalam tulisan-tulisan John Lock, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau, orang-orang yang memunculkan pemikiran ikatan sosial yang menjadi dasar kedaulatan rakyat.

Hal itu sebagai reaksi dan perlawanan terhadap pemikiran penyerahan diri kepada Tuhan yang berkembang di Eropa selama kurang lebih 10 abad. Sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa para raja itu menjalankan hukum atas pilihan dan penyerahan dari Allah. Dengan demikian maka para raja itu mempunyai kekuasaan mutlak yang diperkuat dengan dukungan dari para Paus. Rakyat Eropa pun sangat menderita lantaran sistem ini dan kedaulatan rakyat ketika itu menjadi alternatif untuk keluar dari kekuasaan mutlak para raja dan para Paus yang berkuasa atas dasar perwakilan Tuhan sebagaimana pengakuan mereka. Dengan demikian pada asalnya Demokrasi itu adalah penentangan terhadap kekuasaan Allah untuk memberikan segala kekuasaan kepada manusia untuk membuat peraturan hidup dan perundang-undangannya sendiri tanpa batas apapun

Dan perpindahan dari pemikiran kekuasaan berdasarkan perwakilan Tuhan menuju pemikiran kedaulatan rakyat tidaklah berjalan dengan damai, akan tetapi melalui revolusi berdarah yang sangat dahsyat di dunia, yaitu yang dikenal dengan revolusi Perancis pada tahun 1789 M yang mana motto ketika itu adalah; “Gantunglah Raja Terakhir dengan Usus Pendeta Terakhir”.

Syaikh DR. Syafar Al Hawali berkata ; “Revolusi itu melahirkan hasil yang sangat penting, yaitu lahirnya pertama kali di dalam sejarah Eropa Nasrani sebuah negara Republik Sekuler yang berfalsafah kekuasaan atas nama rakyat dan bukan atas nama Allah, bebas beragama sebagai ganti doktrin Katolik kebebasan setiap orang sebagai ganti dari ikatan perilaku keagamaan dan undang-udang positif sebagai ganti dari ketetapan-ketetapan Gereja” (Al Imaniyah, tulisan DR. Staffar Al-Hawali, hal. 178, terbitan Universitas Umul Qurro th 1402 H).

Pemikiran kedaulatan rakyat dan haknya dalam membuat undang-undang ini nampak jelas dalam prinsip-prinsip revolusi Perancis dan undang-undangnya. Pada pasal ke 6 dari proklamasi hak-hak asasi manusia pada tahuan 1789 M tertera bahwa; ‘Undang-Undang adalah manisfestasi dari kehendak rakyat’, artinya bahwa undang-undang itu bukanlah manifestasi dari kehendak Gereja atau kehendak Allah. Dalam proklamasi hak-hak asasi manusia yang dikeluarkan bersama dengan undang-undang Perancis pada tahun 1793 M Pasal ke 25 menyatrakan bahwa; ‘Kedaulatan Terpusat pada Rakyat’.(Dinukil dari 

Mabadi’ul Qonunid Dusturi tulisan DR. As Sayyid Shobri, hal. 25).

Oleh karena itu, DR Abdul Hamid Mutawali mengatakan ; ‘Prinsip-prinsip revolusi Perancis tahun 1789 terhitung sebagai dasar prinsip-prinsip Demokrasi Barat. (Andzimatul Hukmi Fid Duwalin Namiyah, tulisan DR Mutawali hal. 30).

• HUKUM DEMOKRASI

Yang menjadi patokan hukum Demokrasi adalah adanya kedaulatan di tangan rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak mengenal kekuasaan yang lebih tinggi dari padanya sehingga kekuasaannya itu berasal dari rakyat tanpa ada batasan apapun.

Maka rakyat berhak berbuat apa saja dan membuat undang-undang semaunya tanpa ada seorangpun yang berhak untuk mengkritisinya. 

Dan hal semacam ini sesungguhnya merupakan sifat Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala :

awa lam yaraw annaa na/tii al-ardha nanqushuhaa min athraafihaa waallaahu yahkumu laa mu'aqqiba lihukmihi wahuwa sarii'u alhisaabi

[13:41] Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi daerah-daerah (orang-orang kafir), lalu Kami kurangi daerah-daerah itu (sedikit demi sedikit) dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dia-lah Yang Maha cepat hisab-Nya.

Dan firman-Nya lagi : 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [5:1] Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu bnatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

 Dan firman Nya lagi:

inna allaaha yudkhilu alladziina aamanuu wa'amiluu alshshaalihaati jannaatin tajrii min tahtihaa al-anhaaru inna allaaha yaf'alu maa yuriidu

[22:14] Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Kami ringkaskan dari penjelasan di atas bahwa Demokrasi itu melepaskan peribadahan (ketundukan) dari manusia, lalu memberikan hak mutlak kepadanya untuk membuat undang-undang. Dengan demikian maka Demokrasi menjadikan manusia sebagai Rabb (Ilah) selain Allah, dan menjadikannya (manusia) sekutu bagi Allah dalam membuat undang-undang. Dan perbuatan ini adalah Kuffur Akbar yang tidak ada keragu-raguan lagi padanya. Dengan ungkapan yang lebih detail lagi adalah bahwa Rabb (Ilah) baru dalam Demokrasi adalah kemauan manusia, ia membuat undang-undang sesuai dengan pemikiran dan kemauannya tanpa ada pembatas apapun.

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman :

ara-ayta mani ittakhadza ilaahahu hawaahu afa-anta takuunu 'alayhi wakiilaan

[25:43] Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilah(tuhan)nya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?, am tahsabu anna aktsarahum yasma'uuna aw ya'qiluuna in hum illaa kaal-an'aami bal hum adhallu sabiilaan [25:44] atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu).

Maka hal ini berarti menjadikan Demokrasi sebagai agama yang berdiri sendiri yang mana pemegang kedaulatan padanya adalah rakyat, maka jelas ini bertentangan dengan Dinul Islam yang menegaskan bahwa pemegang kedaulatan adalah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shollallohu ‘alaihi wasallam :

“PENGUASA ITU ALLAH TABAAROKA WATA’ALA”.
(HR Abu Dawud dengan sanad shahih)

Bersambung Insya Allah

[1] Kata ma’ruf secara bahasa berarti baik sedangkan menurut  istilah adalah hubungan antara suami dengan istrinya yang sesuai dengan syari’ah Islam. Shalat secara bahasa berarti do’a, sedangkan menurut istilah syari’ah adalah sebuah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dengan disertai niat, diakhiri dengan salam, di dalamnya terdapat ruku’ dan sujud serta rukun-rukun lainnya.

(footnote adalah tambahan dari penyunting)